Pembinaan Teknis Dan Administrasi Peradilan Bagi Pimpinan, Hakim, Dan Aparatur Peradilan Secara Virtual

Tgl .

Jumat, 9 April 2021 08:00 WIB 

     Pada hari ini, 9 April 2021 Pengadilan Negeri Blangpidie mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis Dan Administrasi Peradilan Bagi Pimpinan, Hakim, Dan Aparatur Peradilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Di Seluruh Indonesia Secara Online oleh Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua, seluruh Hakim, Panitera/Pelaksana Harian dan Sekretaris/Pelaksana Harian Pengadilan Negeri Blangpidie. Kegiatan ini diadakan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Blangpidie. 

Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Teknis Dan Administrasi Peradilan 

     Dalam Pembinaan ini dijelaskan bahwa penggunaan 5M adalah hal wajib yang harus dipraktekkan dalam lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. 5M sendiri yaitu Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Membatasi Mobilitas dan Interaksi dan juga Menjauhi Kerumunan. Meskipun curva penyebaran Covid-19 telah mulai melandai dan sebagian besar aparatur peradilan telah melaksanakan vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dijalankan karena tidak menutup kemungkinan masih bisa terpapar Covid-19jika imunitas sedang melemah.  Dijelaskan juga tentang Himbauan Pemerintah Tentang Larangan Mudik Lebaran yang tertera pada SE MENPAN-RB No. 8/2021.Hakim dan Aparatur Peradilan harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat pada umumnya, dan agar bersabar sampai dengan kondisinya membaik. 

Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Teknis Dan Administrasi Peradilan 

     Pada pelaksanaan kegiatan secara virtual ini Ketua Mahkamah Agung RI juga menjelaskan tentang Prinsip Persidangan Dalam menjalankan persidangan secara konvensional ataupun elektronik. Hakim harus tetap memegang prinsip imparsial dan selalu mendengar kedua belah pihak yang berperkara secara berimbang, Hakim tidak boleh menunjukan sikap keberpihakan kepada salah satu pihak atau memberikan kesan-kesan yang mengistimewakan salah satu pihak, agar tidak menimbulkan prasangka bahwa hakim telah tidak adil dalam mendudukan para pihak di persidangan. 

Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Teknis Dan Administrasi Peradilan 

     Pada kegiatan Pembinaan ini juga dijelaskan beberapa materi yang harus dijalankan oleh badan peradilan seperti PERMA No. 1/2020, Pengajuan Keberatan Atas Putusan KPPU Pasca UU Cipta Kerja, Substansi SEMA No. 1/2021, SEMA No. 2/2021, SEMA No. 3/2021 tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat, Pengucapan Putusan serta Himbauan Terhadap Penggunaan Medsos.